Wabup Rohil Pimpin Upacara Hari Otoda Ke-XXIII - GoRohil- Portal Berita Rokan Hilir

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Thursday, April 25, 2019

Wabup Rohil Pimpin Upacara Hari Otoda Ke-XXIII



Gorohil.com, BAGAN-SIAPIAPI - Memperingati Hari Otonomi Daerah Ke XXIII Tahun 2019, pemerintah kabupaten Rokan Hilir (Rohil), menyelanggarakan upacara bendera bertempat didepan halaman kantor BPKAD jalan merdeka Bagansiapiapi, Kamis (25/4/2019).

Upacara bendera tersebut di pimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil) Drs H Jamiludin, yang di ikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh dan berbagai organisasi.

Wabup membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam peringatan hari otonomi daerah ke 23 tahun 2019, yang jatuh pada kamis, 25 april 2019.

Dalam kesempatan itu, Wabup mengajak kepada semua pihak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan hidayahnya telah dapat menyelenggarakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII pada tanggal 25 April 2019. Tema Hari Otonomi Daerah tahun ini adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif".

"Tema peringatan ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah," kata Wabup.

Pada kesempatan ini bacanya mendagri ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat dengan telah mendukung terselenggaranya Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 yang berjalan lancar aman dan tertib dan pasca pemungutan suara pemilu serentak ini diharapkan senantiasa menjaga suasana kondusif di masyarakat, sehingga pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali.

Turut diingatkan bahwa perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang telah dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya.

"Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah," katanya.

Lanjutnya, setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya

Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian, maka berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat bertumbuh dengan pesat.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai "konsumen" pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai "citizen” termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

"Untuk itu semua ASN di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian Pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan," katanya. (Humas/Chan)


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Pasang Iklan Anda Disini